25 April 20180 Komentar
Ditulis oleh admin

PENETAPAN KINERJA

      PENETAPAN KINERJA adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakattan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

 TUJUAN UMUM DITERAPKANNYA PENETAPAN KINERJA

  1. Peningkatan eviensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumberdaya;
  2. Pengelolaan sumberdaya ;
  3. Intensifikasi pencegahan korupsi ;
  4. Peningkatan kualitas pelayanan publik ;
  5. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel ;

TUJUAN KHUSUS PENETAPAN KINERJA

  1. Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur ;
  2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
  3. Menciptakanalatpengendalimanajemen yang praktisbagipemberiamannah;
  4. Menciptakantolakukur kinerjadasarevaluasikinerjaaparatur;
  5. Untukdapatmenilaikeberhasilan/kegagalanpencapaiantujuandansasaranorganisasi, dansebagaidasarpemberianpenghargaan (reward) dansanksi.

DASAR :

  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
    • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang  Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
    • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
    • Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam pasal 388 :

Ayat (1) , bahwa “Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi“.

Ayat (2) , bahwa “Pasal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah“.

  • Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
  • Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;