25 April 20180 Komentar
Ditulis oleh admin

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar belakang

      Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa posisi Kecamatan memiliki nilai yang cukup strategis dan memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh OPD lainnya. Kekhususan tersebut adalah bahwa Kecamatan berperan sebagai kewilayahan yang mewadahi sekaligus merupakan obyek sasaran dari pelaksanaan semua program / kegiatan berbagai sektor dan bidang, dan Camat selaku Peminpin Kecamatan memiliki peran strategis selaku koordinator. Dalam konteks ini semua tugas instansi pemerintahan lain di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Selain itu peran strategis lainnya adalah Kecamatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan bidang pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan  yang didelegasikan oleh Bupati serta pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan. Dalam kapasitas ini Kecamatan memiliki kekhususan yang harus mampu mengemban tugas untuk mengintegrasikan nilai sosio kultural masyarakat dengan pelaksanaan berbagai program pemerintah serta memberikan pelayanan dengan sebaik – baiknya kepada masyarakat.Dengan demikian fungsi Kecamatan adalah sebagai koordinator, fasilitator, pembinaan serta pengawasan berbagai program pemerintah atau OPD di wilayah kecamatan.
       Dalam kaitan dengan fungsi tersebut, maka keberhasilan Pembangunan Pemerintah Kabupaten yang pelaksanaannya dijabarkan kedalam program / kegiatan OPD teknis salah satunya ditentukan oleh peran Kecamatan. Dengan mengoptimalkan kinerja OPD teknis sebagai pelaksana program / kegiatan serta optimalisasi peran Kecamatan secara lebih terukur maka pembangunan yang direncanakan mulai pada tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilaksanakan secara optimal dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tuban. Keterukuran peran Kecamatan didukung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor : 69 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober Tahun 2016 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban.
     Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) sebagai upaya mewujudkan visi dan misi disusun melalui perencanaan komprehensif dalam kurun waktu lima tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tuban. Selanjutnya Renstra OPD akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).Acuan utama yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Kecamatan Bancar.
          Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.Periodisasi Renstra Kecamatan mengikuti dokumen perencanaan jangka menengah Daerah (RPJMD).

1.2.   Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Bancar Tahun 2016-2021 adalah :
  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015– 2019;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
  19. Peraturan  DaerahProvinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
  20. Peraturan  Daerah Kabupaten Tuban  Nomor 9 Tahun  2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban Tahun 2012 – 2032;
  21. Peraturan  Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005 – 2025;
  22. Peraturan  Daerah Kabupaten Tuban  Nomor ...  Tahun  2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  24. Peraturan Bupati Tuban Nomor ….  Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi danTata Kerja Kecamatan.

1.3.   Maksud dan Tujuan

        Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai dasar/pedoman untuk perencanaan kerja/kinerja tahunan Kecamatan Tahun 2016-2021 sekaligus sebagai bagian dari proses pengendalian dan evaluasi atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

1.4.   Sistematika Penulisan

      Sistematika penulisan Renstra Kecamatan sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah